Pendapatan Belum Capai Target, Pemkab Badung Diminta Kencangkan Ikat Pinggang
Kabar Mangupura- Pemerintah Kabupaten Badung kini harus mulai berhitung cermat. Target pendapatan daerah tahun 2025 yang dipatok sebesar Rp9,3 triliun diprediksi sulit tercapai. Hingga akhir September 2025, realisasi pendapatan baru mencapai sekitar Rp5,76 triliun, atau baru sekitar 61 persen dari target.
Kondisi ini membuat kalangan legislatif angkat bicara. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Badung meminta pemerintah daerah untuk segera melakukan penyesuaian dan efisiensi, terutama terhadap program dan kegiatan yang tidak mendesak.
“Kami sudah menerima laporan bahwa sampai 30 September realisasi pendapatan baru sekitar Rp5 triliun lebih dari target Rp9 triliun. Kalau bisa menambah Rp1 triliun per bulan mungkin masih ada harapan, tapi kalau tidak, kita harus realistis. Pemerintah perlu mengencangkan ikat pinggang,” ujar Sekretaris Komisi III DPRD Badung, Nyoman Satria, Kamis (23/10/2025).
Prioritaskan Kegiatan yang Benar-Benar Penting
Satria menegaskan bahwa situasi ini harus menjadi momentum bagi seluruh perangkat daerah untuk lebih selektif dalam menggunakan anggaran. Program atau kegiatan yang tidak bersifat prioritas, kata dia, sebaiknya ditunda dan dialihkan ke tahun 2026.
“Belanja yang masih bisa dibawa ke tahun depan sebaiknya dialihkan. Fokus dulu pada kegiatan prioritas yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan mendukung pendapatan,” jelasnya.
Ia menambahkan, langkah efisiensi ini bukan hanya soal menekan belanja, tapi juga bagian dari upaya koreksi fiskal agar APBD 2026 bisa disusun lebih realistis.
Baca Juga : Semangat Kebangsaan di Bali: Paskibraka Takalar Belajar Nasionalisme ke Kabupaten Badung
Koreksi Target dan Realisme RAPBD 2026
DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan segera duduk bersama untuk membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026. Dalam draf awal, pemerintah menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih dari Rp10 triliun.
Namun, DPRD menilai target tersebut perlu dikaji ulang dengan mempertimbangkan capaian tahun ini.
“Kami tidak ingin RAPBD 2026 disusun dengan angka yang semu. Harus realistis dan bisa dicapai. Kalau tahun 2025 saja kita belum sampai target, tentu perlu dilakukan penyesuaian,” tegas politisi asal Mengwi tersebut.
Menurut Satria, optimisme yang berlebihan dalam menetapkan target pendapatan justru bisa menimbulkan persoalan baru di tengah tahun anggaran berjalan, seperti ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja.
Anggaran Harus ‘Apple to Apple’
Lebih lanjut, Nyoman Satria menyoroti pentingnya menyusun anggaran berdasarkan data riil dan rasionalitas potensi ekonomi daerah. Ia mengingatkan agar penyusunan RAPBD harus “apple to apple” dengan data realisasi pendapatan tahun berjalan.
“Jangan sampai kita terlalu optimis menetapkan target, sementara potensi penerimaannya tidak seimbang. Akibatnya, di tengah tahun, perangkat daerah kebingungan menyesuaikan belanja,” katanya.
Satria menilai, situasi ini sekaligus menjadi evaluasi menyeluruh terhadap strategi peningkatan pendapatan daerah, terutama dari sektor pajak dan retribusi. Pemerintah juga perlu memperkuat pengawasan terhadap kebocoran pendapatan dan memastikan semua potensi pajak tergarap maksimal.
Dorongan untuk Tetap Optimis dan Adaptif
Meski menghadapi tantangan berat, DPRD tetap mendorong Pemkab Badung untuk menjaga semangat optimisme dan inovasi dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru. Dukungan sektor pariwisata, jasa, dan investasi dinilai masih menjadi tumpuan utama bagi perekonomian daerah.
“Yang terpenting sekarang adalah menyesuaikan strategi dengan kondisi di lapangan. Kalau kita bisa adaptif dan transparan, masyarakat juga akan memahami kondisi ini,” tutup Satria.
Dengan langkah efisiensi, penyesuaian kebijakan fiskal, dan koordinasi erat antara DPRD dan TAPD, Badung diharapkan mampu menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus memastikan program prioritas masyarakat tetap berjalan dengan baik.
